Politik Pembangunan Paradoks, Arti dan Pendekatan

Jakarta, FISIPOL UKI

Dalam kuliah umum yang diadakan  program studi Ilmu Politik Fisipol UKI (6/9) dengan tema Politik Pembangunan Paradoks, Arti dan Pendekatan, Warjio mengemukakan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal bangunan fisik tetapi pembangunan mencakup semua mulai dari SDM, SDA, dan pengembangan daerah disemua bidang. Kuliah umum tersebut mempunyai 3 tujuan utama; menjelaskan paradoks politik pembangunan, menjelaskan arti politik pembangunan, dan Menjelaskan pendekatan politik pembangunan

Ketiga tujuan yang dipaparkan oleh pembicara relevan dengan konteks pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia, kebetulan program dari Presiden adalah membangun dari pinggiran. Materi dalam kuliah umum yang disampaikan oleh pembicara lebih kepada bagaimana melihat pembangunan yang tidak berjalan karena disebabkan oleh 3 faktor; Pertama, keterbelakangan, menurut Warjio dalam kuliah umum tersebut daerah yang disentuh pembangunan ternyata adalah daerah keterbelakangan karena daerah tersebut habis dieksploitasi semua sumber daya yang ada.Kedua, ketergantungan yang dapat terjadi kepada negara berkembang dan negara maju dan ini sudah berlangsung sejak lama ketika ada negara yang akhirnya bisa saling bergantung untuk memajukan daerah dan mafia pembangunan, terkait dengan kedua faktor diatas bagian ketiga ini yang memang menjadi biang masalahnya, karena dari mafia pembangunan ini akhirnya muncul yang namanya patron dan clien.

Arti penting politik pembangunan sebagai satu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh negara, institusi ataupun partai politik. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termasuk dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan.

Stigma tentang Pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi namun pada politik itu sendiri, karena pembangunan juga dimaknai sebagai sebuah proses dalam demokrasi yang menekankan peran institusi dan partai politik. Hubungan politik dan pembangunan dapat difahami sebagai proses tahap demi tahap menuju modernitas, modernitas itu tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi. Dapat dilihat betul bahwa pemerintah sebagai subyek utama pembangunan memiliki kewenangan besar dalam melihat pembangunan secara luas. Contoh kecil jika mau melihat pembangunan berjalan bisa dilihat dari setiap kepala daerah, setiap calon kepala daerah wajib memiliki visi pembangunan pada saat dia menjabat sebagat sebagai wakil rakyat karena itulah yang menjadi tolak ukur pembangunan dapat berjalan.

Dalam pembangunan Perspektif politik pembangunan dapat dikategorikan dalam 2 bentuk yaitu perspektif civil society yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan perspektif yang kedua lebih kepada perspektif institusional lebih kepada orientasi pemerintah dan menjadi oposisi masyarakat sipil. Kajian tentang politik pembangunan tentunya tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja tetapi bisa juga dari sudut pandang variabel politik yaitu ada aktor, sistem, kekuasaan, ideologi dan intervensi asing. Kelima variabel ini mempunyai keterkaitan soal pembangunan politik.