SEMINAR POLITIK PAPUA

JAKARTA, FISIPOL UKI

“Masalah di Papua dinilai tak selalu jadi tugas TNI-POLRI”

Melihat kondisi Papua sama seperti memandangi rimbunan hutan belantara yang menghiasi bumi paling timur dari Indonesia.  Ada beragam jenis kepentingan, masalah, namun itulah yang menjadi pesona keindahan dari tanah Kasuari. Pemerintah diminta mencari pendekatan baru dalam menangani persoalan-persoalan di Papua. Pakar pertahanan dan diplomasi, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan masyarakat Papua tidak suka dengan pendekatan lama yakni pengamanan. Namun ada banyak masalah yang ada di Papua seperti pendidikan, otonomi khusus (otsus) dan lain-lain, serta wilayah Papua tetap butuh keberadaan TNI-POLRI, ucap Connie Rahakundini Bakrie, Kamis (5/9/2019).

Kondisi di Papua memiliki dampak instabilitas politik dan keamanan untuk dalam dan luar negeri oleh karena itu langka lain yang harus diambil yakni melibatkan negara-negara melanesia seperti Afrika. Sementara ketua Papua Center Universitas Kristen Indonesia Antie Soleman mengatakan konflik di Papua tak kunjung selesai karena masalah dasar yakni pembangunan daerah yang dinilai terlambat. Pemerintah indonesia sampai saat ini masih terus berupaya meredam berbagai gejolak yang terjadi di Papua belakangan ini yang dipicu oleh kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Connie Rahakundini Bakrie dalam kuliah umum yang digelar oleh pusat kajian Otonomi Daerah Program Studi Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI), kamis (5/9/2019) di Jakarta, mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan gejolak di Papua termasuk orang-orang yang sakit hati, nama, bahasa dan etnisitas saat ini masih terus memanas dan identitas fisik dan perbedaan kultur terus terus diangkat dan itu merupakan strategi soft power sedang  berjalan di Papua. Peneliti ahli Afrika Universitas Indonesia Christophe Dorigne, desakan dan permintaan keluar dari Indonesia di Papua biasanya bukan dari grassroot tetapi justru dari luar yang memiliki kepentingan atas kekayaan alam di Papua. Indonesia tidak perlu buat referendum karena Papua sejak dulu sudah otomatis menjadi bagian dari Indonesia dan sudah diakui negara-negara lain diseluruh dunia.

Dalam seminar Politik Papua di Balai Sarwono Jakarta Selatan , kamis (5/9/2019) DR. Antie Soleman selaku ketua Papua centre di UKI menjelaskan problematika dasar pembangunan nasional Papua, Jadi ) DR. Antie Soleman menjelaskan terdapat perkembangan generasi baru Papua dan tiga dasarwasa terakhir terjadi kebangkitan visi baru kaum muda Papua sebagai akibat dari diaspora Papua di luar Papua yang menempuh pendidikan diberbagai daerah dan luar negeri. Lebih lanjut menurut Antie, Etnonasionlasisme membawa implikasi pada berbagai tuntutan HAM, kekerasan masa lalu dan capaian pembangunan. Dalam kesempatan yang sama pengajar fakultas hukum UKI, Prof John Pieris pernah menjadi ketua komite VI DPD bidang kajian politik dan perimbangan pusat-daerah menegaskan bahwa masih ada banyak masalah dalam penerapan otonomi daerah di Papua, otonomi dan desentralisasi kewenangan pusat yang belum maksimal yang mengakibatkan pada munculnya konflik di Papua. Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie menyarankan pemerintah agar mencari dan menerapkan strategi pendekatan baru harus ada pendekatan “outside the box” yang lebih kuat antara negara-negara strategis yang belum tersentuh dalam sebuah kerjasama pertahanan , keamanan, intelejen, dan juga kepemudaan. Perlu langka strategis agar terwujud diplomasi total terhadap Papua dalam kerangka Strategic Defence, Security And Inteligence Partnership kawasan Indo-Pasific & Indonesia Afrika

Membahas Papua juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan dan capaian kinerja pemerintah, dalam konteks ini ketua dewan pembina santri milineal centre (SIMAC) Syauqi Ma”ruf Amin berpendapat bahwa perlu ada kejelasan rancangan pembangunan di Papua khususnya pada periode kedua di bawah presiden Jokowi dan Ma”ruf Amin harus ada peran yang lebih luas untuk masyarakat madani dan dunia usaha di Papua. Dia juga mengingatkan seluruh elemen bangsa tidak terprovokasi dengan upaya memecah belah keutuhan bangsa lewat peristiwa Papua, persoalan Papua dan Papua Barat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tapi semau pihak harus mengambil peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di bumi Cendrawasih.